HistoriPos.com, Pohuwato — Sejumlah unggahan yang menyebar luas di media sosial Facebook telah memicu kekhawatiran serius di kalangan masyarakat Kecamatan Mananggu, Kabupaten Boalemo. Unggahan tersebut mengungkap dugaan maraknya aksi perampasan sepeda motor di jalan raya yang dilakukan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang berpura-pura menjadi penagih utang (debt collector) resmi.
Aksi ilegal ini dilaporkan terjadi di wilayah jalan raya hati-hati, di Kecamatan Mananggu dan menimbulkan keresahan mendalam, mengingat pelaku menggunakan modus operandi yang mengelabui korban dengan menuduh mereka menunggak cicilan motor.
Menanggapi fenomena ini, praktisi hukum, Febriyanto Sahud, memberikan penekanan penting mengenai prosedur hukum yang benar terkait penarikan objek jaminan. Menurutnya, tindakan penarikan barang bukti oleh pihak manapun haruslah sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.
“Penarikan barang bukti harus sesuai aturan. Perusahaan pembiayaan atau pihak yang ditunjuk harus memenuhi semua persyaratan hukum, termasuk kepemilikan Sertifikat Jaminan Fidusia,” tegas Febriyanto, Rabu, (8/10/2025).
Aksi perampasan yang terjadi dengan cara mencegat, mengintimidasi, dan mengambil paksa kendaraan di tengah jalan oleh oknum yang mengaku debt collector adalah tindakan kriminal murni (pemerasan atau pencurian dengan kekerasan).
Sesuai dengan ketentuan Mahkamah Konstitusi, eksekusi objek jaminan fidusia tidak boleh dilakukan secara sepihak dan paksa oleh perusahaan pembiayaan jika debitur menunjukkan penolakan. Jika terjadi penolakan dari debitur, perusahaan pembiayaan harus mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri.
Tak sampai disitu, Febri menghimbau kepada masyarakt untuk selalu waspada dan mengambil langkah-langkah yang benar jika menghadapi situasi serupa.
“Yang pertama, penarikan motor secara paksa di jalan raya adalah tindakan ilegal, kedua, minta oknum yang mengaku debt collector untuk menunjukkan Kartu Identitas, surat kuasa penarikan, dan yang paling penting, zertifikat jaminan fidusia yang terdaftar di kemenkumham, tanpa tertifikat fidusia, penarikan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum,” jelasnya.
Untuk itu Febri meminta pihak berwenang diharapkan segera menindaklanjuti keresahan ini dan menertibkan oknum-oknum yang memanfaatkan profesi debt collector untuk melakukan tindak pidana perampasan.
“Saya rasa ini harus segera di hentikan oleh aparat penegak hukum, khususnya Polisi, sebab tindakan ini dapat merugikan banyak orang,” tutup Febri. (Rh)
