HistoriPos.com, Pohuwato — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, H. Iwan Abai, menggelar kegiatan reses guna menjaring aspirasi masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) V, yang meliputi Kecamatan Duhiadaa dan Patilanggio. Kegiatan yang berlangsung khidmat tersebut dibuka secara resmi oleh Camat Patilanggio, Bani Kaluku.
Reses ini menjadi panggung dialog interaktif, di mana kelompok petani dan nelayan mendominasi penyampaian aspirasi. Menanggapi berbagai usulan tersebut, Iwan Abai menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap suara masyarakat hingga ke tingkat pengambilan keputusan yang lebih tinggi.
“Setiap aspirasi yang bapak dan ibu sampaikan akan kami tampung dan kami lanjutkan ke pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat,” ujar Iwan Abai di hadapan warga.
Dalam paparannya, politisi senior ini tidak menampik adanya tantangan fiskal yang sedang dihadapi pemerintah daerah. Kondisi efisiensi anggaran saat ini merupakan bagian dari penyesuaian kebijakan pusat demi mendukung visi besar Indonesia Emas 2045. Namun, ia menekankan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh memutus semangat pengabdian kepada rakyat.
“Walaupun kita sedang menghadapi efisiensi anggaran, saya berharap hal ini tidak menjadi kendala. Kita tetap bertawakal dan berharap akan ada solusi dari pemerintah pusat terhadap berbagai persoalan yang kita hadapi,” lanjutnya.
Salah satu isu krusial yang mencuat dalam pertemuan tersebut adalah dampak aktivitas pertambangan terhadap sektor pertanian. Iwan Abai menilai persoalan ini cukup kompleks karena melibatkan hajat hidup orang banyak di kedua sisi. Ia mendorong pemerintah daerah untuk hadir memberikan solusi administratif yang konkret.
“Kita tidak bisa menutup mata bahwa penambang juga merupakan bagian dari masyarakat yang berjuang memenuhi kebutuhan hidup. Penertiban akan sulit dilakukan tanpa solusi. Karena itu, kami berharap adanya peran pemerintah daerah dalam memberikan jalan keluar, seperti pengelolaan dan pemanfaatan hutan yang baik, termasuk melalui pengurusan Izin Pertambangan Rakyat (IPR),” imbaunya.
Menutup rangkaian reses, Iwan Abai memberikan atensi khusus pada keluhan warga mengenai carut-marut distribusi LPG subsidi 3 kilogram. Dilaporkan bahwa harga di lapangan sering kali melambung jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.
Ia memastikan DPRD akan segera memanggil instansi terkait untuk dimintai keterangan, terutama mengingat kebutuhan masyarakat yang diprediksi meningkat menjelang bulan suci Ramadan.
“Terkait keluhan ini, kami akan mengundang dinas terkait dalam rapat kerja untuk membahasnya secara khusus. Apalagi menjelang bulan Ramadan, persoalan ini harus segera ditindaklanjuti, termasuk melakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum yang diduga terlibat,” tegasnya
