Akibat Penghentian Para Penambang Lokal, Ribuan Masyarakat Kehilangan Mata Pencaharian

HistoriPos.com, Pohuwato – Penangguhan aktivitas pertambangan emas di Pohuwato membawa dampak signifikan bagi para penambang dan perekonomian lokal. Hilangnya mata pencaharian utama mereka berakibat pada kesulitan memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan melemahnya perputaran ekonomi di Pohuwato.


Sebagai mana di beritakan sebelumnya, dengan keluhan salah satu pedagang di pasar Tradisional Marisa. “Ya, kami sangat merasakan dampaknya pak, semenjak para penambang tidak lagi menambang. Jampir dua bulan pak, dorang (mereka/penambang lokal) sudah tidak kelihatan di pasar,” jelasnya.


Tak hanya pedagang, efek tersebut juga disampaikan Uten Umar salah seorang penambang lokal yang berada di Desa Taluduyunu Utara, Kecamatan Buntulia Kabupaten Pohuwato.


Uten menerangkan, ada banyak hal yang perlu menjadi catatan penting buat kita agar bagaimana menyeimbangkan antara, ekonomi, hukum dan lingkungan. Pada satu sisi kata Uten, berbicara soal penegakan hukum dan kerusakan lingkungan tapi pada sisi yang lain bagaimana dengan ekonomi masyarakat dengan wabah kelaparan yang mayoritas akan dirasakan oleh masyarkat lingkar tambang.


“Berbicara soal tambang bukan hanya berbicara pelaku usahanya, tapi juga pekerjanya, kabilasa, tukang ojek, pedagang di langkar tambang, pedangang di pasar Marisa, para kijang, anak istri serta keluarga semua pihak yang mendapat manfaat dari aktivitas tambang. Kita jumlahkan saja pasti ribuan jumlahnya,” tutur Uten Umar, Sabtu (4/5/2024).


Kemudian ditegaskan Uten, saat ini yang menjadi penantian panjang yang tak kunjung direalisasikan oleh Pemerintah Daerah yakni Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sebab, WPR maupun IPR merupakan obat ampuh untuk penambang lokal agar tidak dihantui lagi dengan namanya Pertambangan Emas Tanpa Izin.


“Harus di ketahui juga para tokoh penambang sering menyuarakan WPR dan IPR untuk segera di terbitkan oleh pemerintah. Tapi apa yang terjadi, sampai sekarang progresnya nol besar, andai sejak dulu WPR dan IPR diterbitkan maka cara produksi masyarakat akan teratur sehingga pada kondisi ini jangan serang penambang tapi seranglah para pihak yang abai pada persoalan ini,” tegasnya.


“Catatan terakhir yang perlu saya sampaikan, hingga 1 bulan belakangan ini sebagain besar penambang belum beraktivitas karena di tertibkan, pertanyaanya  siapa yang bertanggung jawab soal isi perut ribuan masyarakat? Siapa yang akan melariskan jualan para pedagang di pasar? Siapa yang bertanggung jawab soal ekonomi masyarkat yang jatuh karna mereka tidak beraktivitas lagi?,” tanya Uten sedikit khawatir.