HistoriPos.com, Pohuwato – Meskipun Kabupaten Pohuwato telah menjadi tujuan investasi yang menarik, namun angka kemiskinan masih belum menunjukkan penurunan yang signifikan.
Hal ini terungkap dalam rapat Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2023 yang dihadiri oleh berbagai lembaga pemerintahan di Aula Paripurna DPRD Pohuwato pada Selasa (23/04/2024).
Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi, dalam wawancara dengan media menyatakan bahwa meskipun investasi telah hadir, dampaknya terhadap penurunan kemiskinan masih terbatas.
“Kami sedang mempertimbangkan berbagai faktor terkait hal ini. Seharusnya, investasi besar seperti ini memberikan kontribusi nyata pada penurunan angka kemiskinan,” ungkap Nasir.
Selain itu, Nasir juga mencatat peningkatan angka pengangguran sebesar 3%. Hal ini menjadi sorotan DPRD yang akan mengevaluasi kinerja Dinas Ketenagakerjaan Pohuwato.
“Pada hasil laporan terakhir berdasarkan badan pusat statistik, angka pengangguran terbuka kita ini naik 3%. Harusnya, dengan hadirnya proyek-proyek raksasa angka pengangguran minimal turun,” tegas Nasir.
Lebih jauh kata Nasir, DPRD akan melakukan evaluasi mendalam terhadap dinas terkait untuk mencari apa kendala sebenarnya.
“Besok kita akan buka secara detail ke teman-teman Naker, dimana kendalanya, apakah isu tenaga kerja lokal hanya sebatas live service atau lain sebagainya, ini kita akan cari,”
Dijelaskan Nasir, Pengawasan terhadap angka pengangguran dan kemiskinan tetap menjadi fokus DPRD Pohuwato. Meskipun pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif, namun tantangan ini tetap menjadi prioritas bagi DPRD dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pohuwato.
“DPRD akan melakukan pengawasan terhadap angka pengangguran 2023 yang kita nilai di tahun ini. Pertumbuhan ekonomi cukup baik, trend nya naik dari tahun ke tahun. Tapi untuk angka pengangguran dan angka kemiskinan yang menjadi fokus oleh Pansus DPRD itu sendiri,” tutup Nasir.
Reporter: Wahyu Lahai