HistoriPos.com, Pohuwato – Tim Koordinasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan kunjungan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato, Kamis, (25/04/2024).
Kunjungan ini, untuk melakukan audensi dan koordinasi terkait program pemberantasan korupsi yang terintegrasi, juga upaya dalam memberatasan korupsi di tingkat Daerah.
Kepala satuan tugas koordinasi dan supervisi wilayah 4 KPK, Andi Purwana menyampaikan selama di Pohuwato, KPK mempunyai dua agenda yang akan di laksanakan.
“Jadi hari ini sama besok, saat ini punya agenda dengan DPRD dan besok dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato,” bebernya saat di wawancarai oleh awak media.
Kemudian, dalam rangka upaya pencegahan korupsi kata Andi, salah satu tugas dan fungsi (Tusi) Koordinasi dan supervisi adalah berkoordinasi dengan instansi-instansi yang berwenang dalam Melaksanakan pemberantasan korupsi dan pelayanan publik.
“Kenapa kita ke DPRD hari ini, karena DPRD itu mempunyai fungsi pengawasan dan penganggaran, Kami pengen shere lagi diskusi sama teman-teman DPRD, sekaligus menyampaikan upaya-upaya raportnya Pohuwato tahun 2023,” ujar Andi.
Sebagaimana pada pemaparannya, Andi menyampaikan untuk Pohuwato di tahun 2023, secara nilai Monitoring Center For Prevention (MCP) itu naik. akan tetapi secara ragking itu mengalami penurunan.
“Nah, hari ini saya harapannya untuk tahun 2024 mesti naik, kalo kemarin di 2021 peringkat 4, kemudian mengalami penurunan di peringkat 6, harapannya untuk tahun 2024 jangan sampai turun ke 7,” Harap Kasatgas Kosrsup KPK.
Disisi lain, setelah Menyabut kedatangan Tim koordinasi KPK tersebut, Ketua DPRD Nasir Giasi menyampaikan rasa bangga atas kunjungan oleh tim pencegahan korupsi di DPRD Pohuwato.
Terlebih lagi kata Nasir, dalam sejarah DPRD ini kali pertama Kunjungan KPK ke DPRD Kabupaten Pohuwato untuk memberikan sosialisasi dan berdiskusi terkait upaya-upaya pencegahan Korupsi.
“Biasa kami mengikuti kegiatannya secara bersamaan dengan pemerintah daerah, tapi kali ini dibuat berbeda,” jelasnya.
Nasir pun mengakui, bahwa banyak hal yang mereka dapatkan dan pelajari terkait masalah pencegahan korupsi, khususnya pada hal-hal yang berhubungan dengan tugas kedewanan. Yang terpenting kata Nasir, masalah pokok-pokok pikiran anggota DPRD.
“Alur pemasukan dan perencanaannya yang menjadi titik perhatian KPK terhadap DPRD saat ini, dan ini kami akan tindak lanjuti pada rapat internal beserta seluruh anggota dewan,” ungkap Nasir.
Sebagian pimpinan, dirinya juga merasa puas dan bangga atas peran dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN).
“Yang paling memuaskan buat kami tadi adalah LHKPN. Alhamdulillah Pohuwato khususnya DPRD itu sudah pada angka 100%. artinya, taat menyampaikan laporan harta kekayaan sebagai penyelenggaraan negara itu sendiri,” Terang Nasir.
Terahir, ia juga menyampaikan untuk capaian nilai yang masi menurun terkait PBJ , PAD dan Retribusi, itu akan menjadi evaluasi, perhatian dan tugas pengawasan DPRD nantinya.
Reporter : Wahyu
