HistoriPos.com, Pohuwato — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menghadiri rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah guna membahas polemik antara penambang tradisional dan perusahaan pertambangan yang beroperasi di wilayah Desa Hulawa, Kabupaten Pohuwato. Pertemuan penting tersebut dilangsungkan di Aula Gunung Pani Kantor Pemerintah Daerah Pohuwato, pada Jumat (22/05/2026).
Rapat tersebut turut dihadiri Bupati Pohuwato, Saipul A. Mbuinga, Wakil Bupati Pohuwato, Iwan S. Adam, serta unsur Forkopimda dan instansi terkait. Hadir pula perwakilan dari Polres Pohuwato yang diwakili Kabag Ops, perwakilan Dandim 1313, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), DPM PTSP, Balai Wilayah Sungai (BWS), dan Kesbangpol, serta Perwakilan penambang tradisional dan LSM LABRAK.
Dalam rapat tersebut, Ketua DPRD Pohuwato menyampaikan bahwa langkah yang diambil pemerintah melalui rapat Forkopimda merupakan upaya mencari solusi atas persoalan yang terjadi di kawasan pinggiran Sungai Alamotu, Borose, dan sekitarnya. Persoalan itu mencuat setelah adanya aksi pembongkaran yang dilakukan beberapa waktu lalu.
“Hari ini kita carikan solusinya. Alhamdulillah tadi sudah dipertemukan antara pihak perusahaan dan perwakilan penambang, sehingga sudah ada titik temu,” ujar Ketua DPRD, kepada awak media busai rapat.
Ia menambahkan, saat ini tinggal membuka ruang negosiasi yang diharapkan dapat ditempuh kedua belah pihak, sehingga para penambang tradisional dan perusahaan bisa menemukan kesepakatan bersama.
Beni bilang, Terkait persoalan jalan yang disuarakan masyarakat, bahwa pemerintah bersama dinas teknis kehutanan dan Balai Wilayah Sungai akan kembali turun lapangan untuk melakukan pengecekan.
Lebih lanjut, Langkah itu dilakukan agar pembangunan jalan tidak masuk ke kawasan hutan maupun wilayah sungai yang tidak diperbolehkan untuk dibuka akses jalan.
Menanggapi pertanyaan mengenai aktivitas pembongkaran yang masih dilakukan perusahaan di tengah berlangsungnya rapat, ia menjelaskan bahwa perusahaan juga sedang mengejar target proyek yang sempat tertunda selama tiga bulan.
Menurutnya, proyek TSF tersebut merupakan pembangunan bendungan tailing yang memang sedang dikebut pengerjaannya. Karena itu, rapat koordinasi digelar untuk mempercepat penyelesaian persoalan yang sebelumnya juga sudah sempat dibahas bersama Bupati Pohuwato.
“Pertemuan hari ini tinggal mengonkretkan hasil pembahasan sebelumnya, karena sudah sekitar satu minggu lalu dilakukan pertemuan awal, sehingga hari ini dipertemukan kembali untuk membahas penyelesaiannya,” tutupnya. (Rh)
