HistoriPos.com, Gorontalo — Pengadilan Tinggi (PT) Gorontalo mengabulkan upaya hukum banding atas gugatan yang diajukan pimpinan Koperasi Unit Desa (KUD) Dharma Tani, Idris Kadji dkk. Keputusan tersebut tertuang dalam Putusan Pengadilan Tinggi Gorontalo Nomor 65/PDT/2026/PT GTO yang dibacakan pada Kamis, 12 November 2026, sebagaimana tercatat dalam sistem e-Court Mahkamah Agung.
dalam amar putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo menyatakan menerima permohonan banding dari Pembanding yang semula merupakan Penggugat Konvensi / Terbanding I / Tergugat Rekonvensi. Selain itu, majelis hakim juga membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 67/Pdt.G/2025/PN Lbo tanggal 8 September 2026, dan mengadili sendiri perkara tersebut.
Dalam putusan banding tersebut, majelis hakim juga menolak tuntutan provisi dan eksepsi dari pihak Terbanding untuk seluruhnya.
Dalam pokok perkara, Pengadilan Tinggi Gorontalo memutuskan sejumlah poin utama sebagai berikut:
Gugatan dikabulkan untuk sebagian: Majelis mengabulkan Gugatan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Terbanding I / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian.
Perdamaian 2016 dinyatakan sah: Perdamaian / islah tanggal 17 November 2016 yang dilakukan oleh pengurus KUD Dharma Tani yang bersengketa dengan mengesampingkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 42/G/2015/PTUN.MDO Jo Nomor 53/B/2016/PT.TUN.MKS Jo Nomor 504 K/TUN/2016 dan Putusan Pengadilan Negeri Marisa Nomor 10/Pdt.G/2015/PN MAR Jo Nomor 11/Pdt/2016/PT GTO Jo Nomor 328 K/Pdt/2017 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat para pihak termasuk pihak ketiga di luar KUD Dharma Tani.
Kepengurusan hasil islah dinyatakan sah: Majelis menyatakan sah, berlaku dan memiliki kekuatan hukum kepengurusan KUD Dharma Tani yang diangkat berdasarkan perdamaian / islah tanggal 17 November 2016, Rapat Anggota Tahunan Luar Biasa (RA LUB) KUD Dharma Tani Marisa tanggal 22 Desember 2016 dan Rapat Anggota Perubahan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani pada tanggal 5 Juli 2017 yang diaktakan dalam Akta Nomor 14 tanggal 22 September 2017 yang dibuat oleh Notaris HARTATI HARIDJI, S.H., M.H., selanjutnya disahkan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 000776/PAD/M.KURM.2/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KUD Dharma Tani Marisa.
Dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum: Majelis menyatakan Terbanding I semula Tergugat I Konvensi / Terbanding II, Terbanding II semula Tergugat II Konvensi / Pembanding II / Penggugat I Rekonvensi dan Terbanding III semula Tergugat III Konvensi / Pembanding III / Penggugat II Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad).
Rapat Anggota Khusus 2022 batal: Rapat Anggota Khusus tanggal 30 November 2022 berikut keputusan yang diambil dalam Rapat Anggota Khusus tersebut dinyatakan batal dan tidak berlaku karena dilakukan secara melawan hukum.
Akta Notaris 2023 batal: Majelis juga menyatakan batal dan tidak berlaku dan tidak mengikat secara hukum Akta No. 4 tanggal 24 Januari 2023 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Hartati Haridji, S.H., M.H.
Pengurus KUD Dharma Tani, Usman Pulumuduyo, S.HI, menegaskan bahwa dengan adanya putusan banding ini, keabsahan kepengurusan koperasi memiliki dasar hukum yang jelas.
“Dengan adanya putusan banding ini, kepengurusan KUD Dharma Tani hasil perdamaian / islah 2016 yang saat ini dibawah pimpinan Idris Kadji dkk secara jelas dan tegas diakui secara hukum. Sehingga tidak ada lagi ruang bagi pihak lain untuk menyebarkan informasi, berita palsu atau Hoax yang terkait keabsahan kepengurusan KUD Dharma Tani Saat ini yang menyebabkan kekisruhan dalam masyarakat. Dan semoga segala hal yg menjadi kewajiban kami sebagai Pengurus maupun Pengawas KUD Dharma Tani ke depan, akan lebih mudah, terutama pelayanan terhadap Anggota,” kata Usman. (Rh)


















