HistoriPos.com, Pohuwato — Komisi I DPRD Kabupaten Pohuwato kembali menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait Hak Guna Usaha (HGU) tambak udang di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, pada Selasa (07/01/2024).
Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I, Iwan Abay, dan menghadirkan Dinas Perikanan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), serta Kepala Desa Bulili, Muhtar Lupuo.
Iwan Abay menjelaskan bahwa HGU tambak udang tersebut dimiliki oleh PT Perikanan Indonesia dengan luas area 94 hektare, sesuai izin yang berlaku. Namun, izin ini sudah berakhir pada 19 Desember 2024.
“Sejak awal pengelolaan, tambak ini hanya aktif kurang lebih lima tahun. Setelah itu, lahan ini terlantar tanpa aktivitas apa pun. Bahkan sebagian lahan sudah dimanfaatkan masyarakat sebagai lahan pertanian,” ujar Iwan.
Ia menegaskan, sesuai regulasi, keberlanjutan HGU harus diikuti dengan aktivitas yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun, berdasarkan fakta di lapangan, lahan tersebut sudah lebih dari 20 tahun tidak dimanfaatkan.
“Pada 28 November 2024, pemerintah kabupaten sudah mengirimkan surat rekomendasi ke Kanwil BPN Provinsi melalui BPN Kabupaten Pohuwato. Isinya meminta agar izin HGU tidak lagi diperpanjang dengan alasan lahan ini tidak memberikan manfaat ekonomi maupun sosial bagi masyarakat selama lebih dari 20 tahun,” kata Iwan.
Kata Iwan, sesuai regulasi, setelah izin HGU berakhir, lahan tersebut secara otomatis akan dikembalikan ke negara jika tidak ada perpanjangan izin. DPRD Pohuwato berencana mengirimkan rekomendasi resmi kepada Pemerintah Daerah dan BPN Provinsi agar HGU ini tidak diperpanjang.
“DPRD akan mendorong agar pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah sesuai aturan. Dengan tidak diperpanjangnya HGU ini, lahan tersebut bisa dikelola kembali oleh masyarakat atau dimanfaatkan untuk kepentingan yang lebih produktif,” ujar Iwan.
Sementara itu, Kepala Desa Bulili, Muhtar Lupuo, menjelaskan bahwa selain permintaan masyarakat, perusahan tersebut juga tidak punya nilai manfaat bagi masyarakat. Sehingga kata dia, Pemerintah Desa mendorong tidak di perpanjang lagi ijin perusahan tersebut.
“Tidak di manfaatkan hampir 20 tahun lebih, sehingga dialihfungsikan oleh masyarkat dari tambak menjadi lahan pertanian,” ungkap Muhtar.
Muhtar juga mengungkapkan, selama lima tahun masa aktif tambak, perusahaan tersebut tidak membayar pajak yang seharusnya menjadi pemasukan bagi daerah. Hal ini menjadi alasan kuat bagi masyarakat dan pemerintah desa untuk meminta agar izin HGU tidak diperpanjang.
Muhtar pun menambahkan, harapan besar masyarakat Desa Bulili adalah agar pemerintah desa, DPRD, dan pemerintah kabupaten bersinergi untuk memastikan lahan tersebut tidak lagi dikuasai oleh perusahaan yang tidak memberikan kontribusi bagi daerah.
“Harapan kami, kembalikan lahan ini untuk masyarakat, kami pemerintah Desa meminta kepada DPRD dan Pemda untuk tidak memperpanjang lagi ijin dari HGU ini,” harapnya. (Wahyu)
