HistoriPos.com, Pohuwato – Puluhan masyarakat penambang mendatang gedung DPRD Kabupaten Pohuwato. Kedatangan mereka tidak lain ingin menyampaikan aspirasi tentang polemik yang saat ini tengah bergejolak antara perusahaan (Pani Gold Project) dan masyarakat penambang lokal itu sendiri.
Pada saat penyampaian aspirasi berlangsung, Sungkono Kaluku yang merupakan perwakilan masyarakat penambang itu, secara tegas mengatakan bahwa ada anggota legislatif yang mempertanyakan kekuatan para penambang dalam menghadapi perusahaan (Pani Gold Project).
“Kami ingin terbuka dengan perusahaan, kemarin saya dengar informasi kalau ada yang menghalangi perusahaan masuk ke pertambangan sana akan dihabisi. Bahkan ada juga anggota DPRD mengatakan, apa kekuatan masyarakat yang berada di pertambangan sana, itu kalau tidak salah dari fraksi PKB,” ungkap Sungkono, Selasa, (08/08/2023).
Tak hanya itu, Sungkono menyayangkan atas sikap salah satu anggota DPRD tersebut.
“DPRD sejatinya mengawal para rakyat demi kepentingan hidup dari masyarakat penambang pada umumnya,” jelas Sungkono.
“Itu bukan sikap DPRD, yang seharusnya DPRD itu berjuang agar masyarakat hidup. Kenapa nanti ada kepentingan mau datang ke masyarakat. Saya juga kecewa dengan sikap pemerintah daerah, tokoh-tokoh masyarakat, anggota DPRD yang seolah-olah tinggal pasang mata apa yang terjadi,” lanjutnya.
Sementara itu, ketua Komisi II Rizal Pasuma menjelaskan, kedatangan mereka dalam rangka menyampaikan aspirasi dihadapan bupati, pimpinan perusahaan, agar sejumlah persoalan dapat terselesaikan.
“Kita harus sikapi dengan arif, apa yang menjadi harapan masyarakat tadi, yang jelas mereka adalah masyarakat Pohuwato. Mereka ingin curhat dihadapan bupati menghadirkan pimpinan perusahaan, bagaimana terbaik untuk daerah,” ungkap Rizal saat diwawancarai oleh awak media usai pertemuan bersama masyarakat penambang.
Lanjut kata Rizal, apa yang disampaikan oleh masyarakat penambang tersebut, pihaknya akan segera menindaklanjuti seperti yang diinginkan oleh masyarakat penambang.
“Aspirasi ini kita akan tindaklanjuti, menghadirkan pimpinan perusahaan, mengahdirkan pak bupati, pak sekda, pak Kapolres, dan kita anggota DPRD sudah harus hadir,” tutupnya. (*)
