HistoriPos.com, Pohuwato – Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato Nasir Giasi, soroti Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans), pada lanjutan rapat LKPJ, Rabu, (24/04)2024).
Menurut Nasir Giasi, dari hasil pemaparan yang di terima, angka pengangguran terbuka Masi cukup besar yakni pada 3,45%. Terlebih lagi katanya, pegangan data yang ada itu masih belum rapih, sehingga klaim 60% tenaga kerja lokal itu belum bisa dihitung.
“Karena data di Disnakertrans itu baru menghitung secara total ada tenaga kerja yang kurang lebih 4.500, tapi itu baru menghitung tenaga kerja lokal. Idealnya, menghitung 60% itu adalah total dari seluruh tenaga kerja yang ada di perusahan itu, baik lokal, luar daerah dan lain sebagainya itu di hitung,” jelas Nasir.
Lebih lanjut, Nasir juga menyoroti apa yang menjadi kendala Disnakertrans, bahwa perusahaan-perusahaan yang ada, enggan memberikan data ketenagakerjaan secara keseluruhan.
“Betapa sulitnya perusahaan-perusahaan di mintai data terkait jumlah tenaga kerja secara keseluruhan, sehingga perbandingan 60% di LKPJ itu belum bisa kita hitung, karena bicara 60% tenaga lokal itu kan 60% dari total tenaga kerja yang ada disana,” lanjutnya.
Nasir juga menyampaikan, pihaknya akan mengundang seluruh perusahaan-perusahaan yang ada, tidak hanya membahas masalah ketenagakerjaan dan jumlah presentasi, juga yang paling inti adalah masalah BPJS ketenagakerjaan yang menjadi tanggung jawab mereka.
“Kami akan undang, Kalau itu tidak di bayarkan BPJS ketenagakerjaannya, maka akan membebani APBD, akan menguras biaya tanggungan terhadap UHC yang seharusnya itu diperuntukkan untuk rakyat, yang harusnya itu tanggungan perusahan, itu yang akan kita evaluasi nanti,” ungkap Nasir.
Terakhir, Nasir menanggapi apa yang menjadi kelemahan Disnakertrans itu sendiri.
“Nakertrans masih agak lemah terhadap data tenaga kerja, saya tidak berharap ada kerja-kerja tebar pesona, kerja-kerja terukur, kita pemerintah sudah harus bekerja by data,” tutup Nasir dengan nada yang tegas.
Reporter: Wahyu Lahai