HistoriPos.com, Pohuwato – Terkait pemeberitaan sebelumnya, Bupati Saipul A. Mbuinga dinilai tidak ada keberpihakannya terhadap penambang lokal dan para pejuang penambang yang saat ini di tahan oleh Polda Gorontalo pasca tragedi 21 September beberapa bulan lalu. Ditambah lagi, baru-baru ini Bupati Pohuwato mengeluarkan surat permohonan penertiban alat Berat yang beroperasi di pertambangan Pohuwato.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Saipul Mbuinga melalui Tim Kerja Bupati (TKB) Riyanto Ismail, menyampaikan, pertama kaitan dengan surat permohonan yang di terbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato kepada Gubernur Gorontalo untuk segera menertibkan aktivitas
Pertambangan yang menggunkana alat berat di PETI Pohuwato.
“Olehnya, penggunaan alat berat ini banyak dampaknya, kubangan juga yang menjadi salah satu penelitian Dinas Kesehatan yang berdampak pada malaria yang semangkin meningkat, dan itu hasil penelitian, tidak bisa di bantah, karena ada tim yang khusus kajian di wilayah itu,” jelas Riyanto Ismail, yang di tunjuk Bupati Saipul untuk memberikan klarifikasi, Senin, (25/12/2023).
Ditambah lagi dengan banyak desekan dari berbagai pihak terkait kerusakan lingkungan yang kian parah akibat maraknya aktivitas pertambangan menggunkana alat berat.
“Sekarang ada yang mengatakan pak bupati mengambil langkah kenapa nanti sekarang.? Kerusakan lingkungan semakin parah dan itu banyak yang mendesak seperti Mahasiswa, LSM dan lain-lain. Sekarang ketika tidak di ambil langkah ini, kalau nanti menunggu hasil pilkada, nanti ada yang bilang bahwa pak bupati manfaatkan setelah pilkada baru mengambil sikap,” tutur Riyan.
Sejatinya, adanya surat permohonan itu bukan semerta-merta pemerintah melarang para penambang tradisional untuk melakukan aktivitas pertambangan.
“Menurut kami, bahwa ini sudah merupakan langkah yang tepat untuk mencegah kerusakan lingkungan di Kabupaten Pohuwato. Bukan berarti pak bupati melarang penambang tradisional, tidak seperti itu, penekanannya, tidak ada penambang tradisional di larang untuk melakukan aktivitas pertambangan,” ujar Riyan.
Sebeb menurutnya, aktivitas pertambangan ini memang dari dulu sudah beraktivitas.
“Karena dari dulu sampai sekarang, penambang ini masih melakukan aktivitas yang sama,” lanjutnya.
Selanjutnya kata Riyan, dimana Pak Bupati di anggap kurang berpihak kepada para pejuang tambang yang saat ini di tahan oleh pihak Kepolisian Polda Gorontalo.
“Pak Bupati tidak bisa mencampuri penegakan supremasi hukum yang di lakukan oleh Polda Gorontalo dan Polres Pohuwato. Pak Jokowi saja tidak mampu menginterfensi penegakan hukum, apalagi pak bupati, itu ranah yang lain,” kata Riyan.
Bahkan jelas Riyan, Pak Bupati sebagai kepala daerah telah memaafkan apa yang dilakukan mereka pada 21 September lalu.
“Oleh karenanya, sebagai kepala daerah sekali lagi pak bupati telah memaafkan apa yang di lakukan oleh mereka. Sebagai rakyat, pak Bupati juga harus berpihak kepada mereka, tetapi penegakan hukum juga harus di jalankan. Pak bupati tidak benci dan tidak marah, karena beberapa keluarga korban setelah kejadian datang ke pak bupati untuk konsultasi dan meminta perlindungan. Akan tetapi supremasi penegakan hukum juga tetap dijalankan,” bebernya.
Yang ketiga adalah, terkait dengan program tali asih yang diberikan kepada penambang lokal oleh perusahaan, sebelumnya ujar Riyan, Pemerintah Daerah sudah melakukan langkah dan mendesak pihak perusahaan untuk melakukan pembayaran lahan masyarakat secara wajar dan manusiawi.
“Pihak perusahaan pun berjaji akan melaksanakan pembayaran dengan wajar dan secara manusiawi. Hal itu yang di pegang oleh pak bupati. Artinya, upaya Pemerintah Daerah untuk mendesak itu sudah dilakukan. Sekali lagi bahwa kita harus melihat menelisik lebih jauh perusahaan ini dari mana, dan investasi ini dari mana. Kewenangan bupati itu tidak penuh.Tetapi harus kita sadari, bahwa kekutan pak bupati ini tidak bisa melakukan interfinsi lebih jauh, mendesak dan merokomendasikan iya, tapi keputusan itu ada di perusahaan,” ungkapnya.
“Kalau memang kewenangan pusat di berikan full ke kabupaten, bisa jadi pak bupati saat ini balang, bayar secara wajar, kalau tidak berhenti, cuman kan pak bupati tidak bisa memberhentikan, karna izinnya, izin pusat,” lanjutnya.
Terakhir, kata Riyan, apa yang di sampaikan ini merupakan sebuah pemekiran pak bupati yang di sampaikan dalam hal klarifikasi kepada masyarakat itu sendiri.
“Ini merupakan pemikiran-pemikiran pak bupati, bukan berarti tidak berpihak masyarakat, dan mengconter tuduhan mereka, sekali lagi tidak. Ini saya sampaikan hanya bentuk klarifikasi saja, mereka kan bertanya kepada pemerintah daerah, dan itu wajar, sehingga harus ditanggapi,” pungkasnya. (RH)
