Pohuwato, Histori Pos – Sebuah video memperlihatkan kekecewaan salah seorang warga kepada pihak perusahaan pertambangan terkait pembabatan beberapa tanaman yang berada di salah satu lahan Desa Hulawa, Kecamatan Buntulia, Kabupaten Pohuwato.
Diketahui, video berdurasi 1 menit 38 detik tersebut, terdengar jelas bahwa warga mempertanyakan solusi dari pihak perusahaan terkait pekerjaan di lokasi itu sendiri.
“Ini lokasi kebun yang aktif yang digarap masyarakat, namun telah dikerjakan oleh perusahaan,”ujar seorang warga itu.
Lanjutnya, dilahan tersebut telah ditanami beberapa tanaman berupa pohon kelapa berjumlah 6 pohon. Dan informasi berhasil dihimpun, akan tetapi telah dibabat oleh perusahaan itu sendiri.
“Ada 6 pohon kelapa yang sudah tumbang di kerjakan perusahaan menggunakan alat berat. Dipertanyakan oleh masyarakat, siapa tahu ada solusi terbaik dari perusahaan,” ungkapnya
Melihat video tersebut, Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, geram dan memberi tanggapan pedas kepada pihak perusahaan.
“Terkait video yang beredar, berharap kepada perusahaan dapat melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa dan masyarakat yang mempunyai lahan. Bukan hanya 6 pohon kelapa, tapi sudah ratusan pohon yang dibabat perusahaan,” tegas Beni, Kamis, (19/07/2023).
Menurut politisi dari Partai Golkar itu, apa yang di sampaikan oleh direktur utama PT.PETS dan PT.GSM, Boyke Poerbaya Abidin, ini berbeda jauh dengan realisasi di lapangan, khususnya masyarakat Desa Hulawa.
“Apa yang disampaikan pak Boyke sebagai direktur utama itu bertolak belakang, mereka datang ke sini bermartabat dan berkoordinasi dengan pemilik lahan, akan tetapi tidak di realisasi,” ungkapnya.
Walaupun hari ini lahan tersebut masuk di wilayah konsesi perusahaan, namun kata Beni Nento, seharusnya perusahaan menunjukkan sikap yang humanis kepada masyarakat.
“Memang lahan itu masuk di wilayah konsesi perusahaan Pani Bersama Tambang (PBT). Tapi di lahan itu kasian ada tanaman kalapa, durian, cingkeh, dan lain sebagainnya. Saya berharap ini menjadi atensi Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati, agar bagaimana kemudian polemik terselesaikan,” tutp Beni.
Hingga berita ini diterbitkan, awak media ini akan memintai klarifikasi kepada pihak Perusahaan. (*)
