HistoriPos.com, Pohuwato — Komisi II DPRD Kabupaten Pohuwato menggelar rapat kerja awal bulan dengan menghadirkan Dinas Pertanian dan Perikanan untuk membahas kebijakan pemangkasan Dana Alokasi Khusus (DAK) oleh pemerintah pusat.
Rapat yang berlangsung pada Jumat (07/02/2025) ini dipimpin oleh Ketua Komisi II, Nirwan Due, dan dihadiri oleh anggota komisi lainnya, seperti Febrianto Mardain, Rizal Pasuma, Tomi Umar, Suprapto Monoarfa, serta Jenni Ematulong.
Nirwan Due menjelaskan, bahwa dalam beberapa hari terakhir, pemerintah pusat menerapkan efisiensi anggaran pada DAK, sehingga pihaknya perlu memastikan dampaknya terhadap dinas terkait. Dari laporan Dinas Perikanan, diketahui bahwa pemotongan anggaran mencapai Rp5 miliar, yang mengakibatkan hilangnya beberapa program yang sebelumnya sudah dibahas bersama DPRD.
“Salah satunya adalah pengadaan perahu untuk nelayan,” ungkap Nirwan.
Sementara itu, untuk Dinas Pertanian sendiri, tidak terdampak pemotongan DAK fisik, karena anggaran mereka lebih difokuskan pada biaya operasional penyuluh. Namun ungkap Nirwan, berdasarkan informasi yang berkembang saat DPRD melakukan reses, terdapat beberapa program yang diajukan ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Bahkan, Proposal untuk program-program tersebut telah diajukan dan diverifikasi.
“Ini yang akan kami dorong agar mendapat perhatian dari pemerintah pusat, sehingga bisa direalisasikan,” lanjut Nirwan.
DPRD juga berencana melakukan langkah koordinasi lebih lanjut, termasuk membahas ulang usulan program di tingkat Badan Anggaran. Selain itu, mereka akan meninjau kebijakan terkait pemangkasan DAK pada dinas lain, seperti Dinas Pekerjaan Umum, yang anggarannya bahkan dinolkan.
“Kami juga akan melihat petunjuk teknisnya, bagaimana pemberlakuannya, dan akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Badan Anggaran DPRD, Mungkin kita lebih ke internal badan anggaran karena itu berhubungan dengan anggaran itu sendiri,” pungkas Nirwan. (Wahyu)
