HistoriPos.com, Pohuwato — Komisi 1 (satu) Dewan perwakilan rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Dinas Keternagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) yang berkaitan dengan evaluasi program kerja ketenagakerjaan 2025, bertempat di ruang rapat DPRD Pohuwato, pada Selasa (30/09/2025).
Rapat tersebut di pimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I, Abdul Hamid Sukoli, dan didampingi Ikram Bahri Akbar Baderan, serta di hadir Kepala Disnakertrans Kabupaten Pohuwato, Nizma Sanad.
Dalam rapar dengar pendapat itu, Abdul Hamid sukoli menegaskan, pentingnya peran Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) sebagai sektor kunci dalam menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di daerah.
Sebab, menurut Ayah Yopin (saapan akrabny) target pemerintah untuk menekan angka kemiskinan dari 17 persen lebih ke 14–15 persen serta pengangguran dari 3 sekian persen ke 2,7 persen bukanlah hal yang mustahil, asal didukung kerja terorganisir dan anggaran yang memadai.
“Pertumbuhan ekonomi 5 persen itu angka yang fantastis. Tapi ini sangat bergantung pada bagaimana kita menekan pengangguran dan memperluas lapangan kerja. Sektor ini ada di Disnaker, dan harus menjadi perhatian serius,” tegas politisi gerindra ini
Tak hanya itu, Ia mengingatkan jika Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) hanya setengah hati dalam mendukung program prioritas Disnakertrans, maka hal tersebut tidak akan relevan dengan visi dan misi Pemerintah Daerah.
Lanjut, Abdul Hamid menegaskan bahwa program-program Disnaker harus selaras dengan agenda pembangunan daerah. Tanpa dukungan anggaran yang cukup, katanya, cita-cita Bupati Pohuwato untuk menekan kemiskinan dan pengangguran hanya akan menjadi mustahil.
Sebagai solusi, ia mendorong adanya kerja sama nyata dengan perusahaan melalui program pemagangan dan pelatihan tenaga kerja di Makassar. Dari program tersebut, para peserta tidak hanya dilatih, tapi juga disalurkan langsung sesuai bidang kerja dan segmennya.
“Yang menjadi tantangan sekarang adalah bagaimana tenaga kerja kita bisa memenuhi kriteria yang diminta perusahaan. Pemerintah daerah harus benar-benar konsentrasi pada program prioritas agar target ini tercapai,” pungkas Abdul Hamid. (Rh)
