Surati Gubernur, Pemda Pohuwato Dinilai Tak Berpihak Ke Rakyat Penambang

HistoriPos.com, Pohuwato – Pemerintah Kabupaten Pohuwato menyurati Gubernur Gorontalo untuk dapat melakukan penertiban terhadap aktivitas pertambangan di Kabupaten Pohuwato. Akan tetapi hal tersebut di nilai tak ada keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat penambang.

Sebagai pemimpin, kepala daerah tentu diharapkan bisa menunjukan sikap keberpihakannya kepada masyarakatnya itu sendri. Tentunya, hal ini yang sangat di harapkan masyarakat Pohuwato, khususnya para penambang yang saat ini tengah diperhadapkan dengan berbagai masalah pertambangan di wilayahnya sendri.

Alih-alih ingin menertibkan tambang ilegal, melalui surat permohonan kepada Pemerintah Provinsi Gorontalo, dengan berbagai alasan lingkungan, ancaman penyakit malaria, Bupati Saipul A. Mbuinga justru dinilai tak berpihak pada masyarakat penambang lokal yang terancam kehilangan mata pencahariannya.

Bahkan, salah satu warga penambang Pohuwato sangat menyayangkan, sikap Bupati Saipul dalam menertibkan aktifitas pertambangan, tanpa adanya solusi kongkrit atas berbagai persoalan yang terjadi.

Tak hanya itu, warga dengan tegas menyebut, Bupati Saipul terkesan diam bahkan enggan memberikan sikap pembelaan kepada mereka para pejuang tambang yang sekarang ini masih ditahan akibat insiden 21 September lalu.

“Saipul A. Mbuinga, Bupati Pohuwato diam, saat penambang lokal terancam kehilangan pekerjaan. Bagaimana dengan nasib 35 orang pejuang tambang sekarang jadi tahanan kejaksaan tak ada keberpihakan,” ungkap salah satu sumber terpercaya kepada media ini, Minggu (24/12/2023).

Masalah lain yang tak mendapat perhatian Pemerintah Daerah, kata Warga Buntulia itu, terkait pembayaran lokasi dan talang tambang masyarakat yang hanya dihargai 3 juta rupiah, yang menurutnya sangat jauh dari komitmen awal untuk membantu masyarakat beralih profesi.

“Untuk kabilasah (pengais material) saja itu bisa sampai 1 juta pendapatan mereka sehari, nah kami yang punya talang bisa lebih dari itu, terus hanya dihargai 3 juta dan setelahnya dilarang untuk beraktifitas. Mau di pakai modal apa hanya 3 juta pak,” tanya Dia dengan kesal.

Menurutnya, Pemerintah tak benar-benar hadir di tengah-tengah persoalan pertambangan di Pohuwato. Dimana saat ini pihak perusahaan mulai melakukan upaya-upaya prefentif kepada masyarakat. Tak segan-segan, kata Dia, pihak perusahaan akan melakukan penahanan kepada masyarakat yang melewati pos penjagaan.

“Kami penambang lokal mulai di tahan saat lewati pos perusahaan, sementara lokasi mereka blum dibayar. Sementara tidak ada alternatif pekerjaan yang disediakan Pemda.” sesalnya.

Jika keberpihakan pemerintah dalam hal ini Bupati sebagai kepala daerah, bukan tidak mungkin kata Dia, akan ada gelombang massa yang akan melakukan protes.

“Jika Pemerintah, Bupati, DPRD terkesan diam seperti ini, pasti akan ada protes. Dan jangan salahkan kami masyarakat,” tutupnya. (*)