HistoriPos.com, pohuwato – Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) DPRD Pohuwato menyampaikan pandangan umum terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2024 dalam rapat paripurna yang digelar pada Senin, (14/04/2025).
Ketua Fraksi Gerindra, Abdul Hamid Sukoli, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Pohuwato yang telah menyampaikan LKPJ tepat waktu. Menurutnya, laporan tersebut menjadi catatan penting atas kemajuan pembangunan yang telah dicapai hingga tahun 2024, serta menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan agenda pembangunan di daerah.
“Fraksi Gerindra memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah karena telah menyampaikan LKPJ sebelum batas waktu yang ditentukan. Ini menunjukkan keseriusan dan kedisiplinan dalam menjalankan roda pemerintahan,” ujar Abdul Hamid.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti isu aktual yang tengah menjadi perbincangan luas di masyarakat, yakni terkait keputusan tiga kepala daerah di Gorontalo yang secara terbuka menyatakan akan menarik saham serta memindahkan rekening kas umum daerah dari Bank SulutGo ke bank lain, pasca pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) di Manado.
Abdul Hamid menegaskan bahwa isu ini telah memicu perhatian besar, tidak hanya di kalangan masyarakat, tetapi juga dari akademisi dan tokoh-tokoh penting di Provinsi Gorontalo. Oleh karena itu, pihaknya meminta kejelasan langkah yang akan diambil oleh Pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam menyikapi situasi ini.
“Polemik ini menyita energi publik dan berpotensi menimbulkan berbagai spekulasi. Kami berharap pemerintah daerah memberikan penjelasan yang menyeluruh agar masyarakat Pohuwato mendapat informasi yang jelas dan tidak salah tafsir terhadap arah kebijakan daerah,” ujarnya.
Namun demikian, Fraksi Gerindra tetap yakin bahwa pemerintah daerah telah mempertimbangkan langkah-langkah terbaik dan komprehensif dalam merespons isu tersebut, dengan tetap mengutamakan kepentingan daerah serta stabilitas keuangan daerah.
“Kami percaya pemerintah tidak gegabah dan selalu menempatkan kepentingan masyarakat Pohuwato sebagai prioritas utama,” tutup Abdul Hamid. (Wahyu)
