HistoriPos.com, Gorontalo — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pohuwato turut mengecam keras dugaan tindakan represif aparat terhadap mahasiswa yang menggelar aksi demonstrasi saat kunjungan Presiden Prabowo Subianto di Perempatan Rumah Dinas Gubernur Gorontalo, Jumat (09/05/2026).
Kecaman tersebut disampaikan Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Pohuwato, Abd. Rajak Dunda. Ia menilai tindakan aparat terhadap massa aksi telah mencederai prinsip demokrasi dan kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum.
Menurut Rajak, tindakan pengamanan yang dilakukan terhadap sejumlah kader HMI dinilai tidak disertai dasar hukum yang jelas. Ia menyebut proses yang terjadi di lapangan justru menimbulkan banyak pertanyaan dari kalangan mahasiswa.
“Saat kader-kader kami diamankan, tidak ada penjelasan yang jelas terkait dasar hukum maupun alasan pengamanan tersebut. Ini tentu menjadi persoalan serius dalam praktik demokrasi dan penegakan hukum,” ujar Abd. Rajak Dunda.
Ia juga menyoroti dugaan adanya tindakan kekerasan fisik terhadap mahasiswa saat aksi berlangsung. Berdasarkan informasi dan dokumentasi video yang beredar, beberapa kader HMI disebut mengalami tindakan represif ketika massa dibubarkan aparat.
Rajak menegaskan bahwa penanganan aksi demonstrasi seharusnya dilakukan secara prosedural, humanis, dan tetap menghormati hak-hak sipil mahasiswa sebagai warga negara.
“Mahasiswa datang menyampaikan aspirasi, bukan untuk diperlakukan secara represif. Jika benar ada tindakan kekerasan terhadap kader HMI, maka itu harus menjadi perhatian serius semua pihak,” tegasnya.
Dari informasi yang dihimpun, sejumlah kader HMI Gorontalo dilaporkan mengalami luka fisik akibat insiden tersebut. Beberapa di antaranya mengalami memar pada bagian tubuh, bahkan ada yang mengalami luka hingga mengeluarkan darah.
Atas kejadian itu, HMI Cabang Pohuwato mendesak pihak kepolisian, khususnya Polda Gorontalo, untuk memberikan klarifikasi resmi kepada publik terkait penanganan aksi demonstrasi tersebut.
Selain itu, Abd. Rajak Dunda menekankan pentingnya evaluasi terhadap pola pengamanan aksi mahasiswa agar kejadian serupa tidak kembali terulang di kemudian hari.
“Kami berharap ada transparansi dan penjelasan resmi dari pihak terkait. Demokrasi harus dijaga, dan mahasiswa tidak boleh kehilangan ruang untuk menyampaikan kritik serta aspirasi,” pungkasnya. (**)
