HistoriPos.com, Pohuwato — Dukungan agar Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tetap berada langsung di bawah komando Presiden Republik Indonesia terus mengalir. Kali ini, dua anggota DPRD Kabupaten Pohuwato secara terbuka menyatakan penolakan terhadap wacana pengubahan struktur Polri menjadi kementerian kepolisian.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Pohuwato, Abdul Hamid Sukoli, bersama Wakil Ketua Komisi II DPRD Pohuwato, Febrianto Mardain, pada Selasa (27/01/2026). Keduanya menilai struktur yang ada saat ini merupakan fondasi vital bagi stabilitas keamanan nasional.
Abdul Hamid Sukoli menegaskan bahwa posisi Polri yang berada langsung di bawah Presiden merupakan bagian dari sistem ketatanegaraan yang sudah tepat dan sejalan dengan amanat konstitusi. Ia menekankan bahwa independensi institusi adalah harga mati dalam penegakan hukum.
“Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia. Jika dijadikan satu kementerian, dikhawatirkan dapat memengaruhi independensi institusi dan berpotensi menimbulkan kepentingan politik tertentu,” ujar Abdul Hamid.
Menurutnya, posisi di bawah Presiden menjamin profesionalitas dan netralitas Polri dalam menjalankan fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas).
Senada dengan hal tersebut, Febrianto Mardain menilai wacana pembentukan kementerian kepolisian bukanlah sebuah kebutuhan yang mendesak. Ia menggarisbawahi bahwa sistem yang berjalan saat ini justru sudah menunjukkan efektivitasnya dalam menjawab tantangan keamanan, baik di pusat maupun daerah.
“Polri saat ini telah memiliki struktur yang jelas dan mekanisme kerja yang efektif. Menjadikannya sebagai kementerian justru berpotensi menambah birokrasi dan memperlambat pengambilan keputusan strategis,” tegas Febrianto.
Pernyataan sikap dari kedua legislator ini menjadi representasi dukungan DPRD Pohuwato terhadap Polri dalam menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.
Mereka berharap pemerintah pusat mempertimbangkan secara matang setiap kebijakan terkait kelembagaan Polri. Fokus utamanya adalah tetap mengedepankan kepentingan bangsa, negara, serta stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat di atas ego sektoral atau eksperimen struktur birokrasi.
