HistoriPos.com, Pohuwato – Ketua DPRD Pohuwato Nasir mendorong Pemerintah Daerah untuk segera meningkatkan fasilitas mobil pemadam kebakaran. Meskipun DPRD telah mengalokasikan dana untuk pengadaan mobil damkar baru melalui APBD, namun karena keterbatasan anggaran, hal ini belum dapat direalisasikan.
Dalam menghadapi situasi yang terbatas tersebut, Nasir mengusulkan agar Pemerintah Daerah mencari solusi alternatif, contohnya melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini disampaikan Nasir kepada wartawan setelah rapat Paripurna DPRD Pohuwato dalam rangka memperingati HUT Pohuwato ke-21.
“Penduduk Pohuwato terus bertambah, sehingga risiko kebakaran juga meningkat secara signifikan. Kita perlu mendorong Pemerintah Daerah untuk memperbaiki atau menambah fasilitas damkar. Meskipun kita telah mengusulkan unit baru melalui APBD, namun keterbatasan anggaran membuat hal itu belum bisa terealisasi. Saya pikir ada solusi lain melalui CSR Bank Sulut-Go (BSG) yang memiliki alokasi sekitar Rp 650 – Rp 700 juta setiap tahun, ditambah dengan sumbangan dari bank lainnya,” ungkap Nasir.
Nasir bahkan berharap agar tahun ini, BSG dapat memberikan CSR kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk unit mobil damkar, mengingat dana daerah tersimpan di BSG. Hal ini akan memperlihatkan penggunaan CSR yang bermanfaat bagi masyarakat Pohuwato.
Dalam rangka mencapai hal tersebut, DPRD berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak BSG dan pengelola CSR untuk mendapatkan penjelasan terkait CSR dan bagaimana alokasinya. Nasir ingin memastikan bahwa alokasi CSR dapat digunakan untuk pengadaan unit mobil damkar.
“Prioritas kami saat ini adalah untuk pengadaan damkar. Infrastruktur lainnya sudah cukup memadai, namun kekurangan fasilitas khususnya mobil damkar masih menjadi perhatian utama,” tambah Nasir.Ketua DPRD Pohuwato Nasir Giasi mengajukan dorongan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan fasilitas mobil pemadam kebakaran. Meskipun DPRD telah mengalokasikan dana untuk pengadaan mobil damkar baru melalui APBD, namun karena keterbatasan anggaran, hal ini belum dapat direalisasikan.
Dalam menghadapi situasi yang terbatas tersebut, Nasir mengusulkan agar Pemerintah Daerah mencari solusi alternatif, contohnya melalui Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini disampaikan Nasir kepada wartawan setelah rapat Paripurna DPRD Pohuwato dalam rangka memperingati HUT Pohuwato ke-21.
“Penduduk Pohuwato terus bertambah, sehingga risiko kebakaran juga meningkat secara signifikan. Kita perlu mendorong Pemerintah Daerah untuk memperbaiki atau menambah fasilitas damkar. Meskipun kita telah mengusulkan unit baru melalui APBD, namun keterbatasan anggaran membuat hal itu belum bisa terealisasi. Saya pikir ada solusi lain melalui CSR Bank Sulut-Go (BSG) yang memiliki alokasi sekitar Rp 650 – Rp 700 juta setiap tahun, ditambah dengan sumbangan dari bank lainnya,” ungkap Nasir.
Nasir bahkan berharap agar tahun ini, BSG dapat memberikan CSR kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk unit mobil damkar, mengingat dana daerah tersimpan di BSG. Hal ini akan memperlihatkan penggunaan CSR yang bermanfaat bagi masyarakat Pohuwato.
Dalam rangka mencapai hal tersebut, DPRD berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pihak BSG dan pengelola CSR untuk mendapatkan penjelasan terkait CSR dan bagaimana alokasinya. Nasir ingin memastikan bahwa alokasi CSR dapat digunakan untuk pengadaan unit mobil damkar.
“Prioritas kami saat ini adalah untuk pengadaan damkar. Infrastruktur lainnya sudah cukup memadai, namun kekurangan fasilitas khususnya mobil damkar masih menjadi perhatian utama,” tambah Nasir. (**)