HistoriPos.com, Pohuwato — Rapat Dengar Pendapat (RDP) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato yang seharusnya membahas polemik penerbitan surat rekomendasi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus ditunda, Senin (28/072025). Penundaan ini terjadi karena ketidakhadiran pimpinan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Marisa, yang dianggap sebagai pihak kunci dalam persoalan ini.
RDP ini merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan oleh Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Hadir dalam rapat tersebut perwakilan dari Pertamina, Dinas Perikanan, Dinas Pertanian, serta unsur pengurus HMI. Pimpinan DPRD yang hadir meliputi Ketua DPRD Beni Nento, Wakil Ketua DPRD Hamdi Alamri dan Delvan Yanjo, serta anggota DPRD dari Komisi II dan III.
Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, menjelaskan bahwa miskomunikasi dalam penyampaian undangan menjadi penyebab absennya pimpinan SPBU. Surat undangan resmi dari DPRD baru diterima pihak SPBU pada hari pelaksanaan rapat, sehingga tidak memungkinkan mereka untuk hadir.
“Memang ada miskomunikasi terkait penyampaian undangan. Pimpinan SPBU yang kita harapkan hadir tidak bisa datang karena surat undangan baru mereka terima hari ini,” jelas Beni.
Ketidakhadiran pimpinan SPBU ini mendorong sejumlah anggota DPRD dari fraksi Komisi II dan III untuk mengusulkan penundaan rapat. Mereka berpendapat bahwa klarifikasi dan pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan tanpa kehadiran pihak yang memiliki otoritas penuh.
“Beberapa fraksi meminta agar rapat ini ditunda. Kita sepakat, karena pertanyaan-pertanyaan penting dari DPRD tidak bisa dijawab secara tuntas tanpa kehadiran pimpinan SPBU,” tambah Beni.
DPRD menegaskan bahwa pada rapat lanjutan nanti, semua pimpinan SPBU di wilayah Pohuwato akan diundang secara resmi dan langsung untuk memastikan diskusi berjalan efektif dan menghasilkan keputusan yang konkret. Dokumen resmi dari HMI juga akan dikaji secara mendalam untuk dijadikan dasar rekomendasi kebijakan atau langkah pengawasan selanjutnya.
“Surat dari HMI akan kita pelajari. Kita ingin mengetahui sejauh mana persoalan ini berkembang dan langkah apa yang tepat untuk diambil ke depan,” tegas Beni.
RDP lanjutan dijadwalkan akan digelar dalam waktu dekat, setelah kehadiran seluruh pihak terkait, khususnya pimpinan SPBU, dapat dipastikan. DPRD berkomitmen untuk tetap terbuka terhadap aspirasi masyarakat dan mahasiswa terkait distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran. (RH)
