HistoriPos.com, Pohuwato — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menggelar rapat evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2025, Kamis (17/11/2025). Rapat yang dihadiri oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pohuwato ini menyoroti masih belum optimalnya capaian PAD di sejumlah sektor, bahkan terungkap bahwa realisasi di Dinas Pertanian menjadi yang terendah.
Rapat evaluasi yang berlangsung di ruang rapat DPRD Pohuwato ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Nirwan Due, didampingi anggota komisi lainnya.
Rapat evaluasi yang berlangsung di ruang rapat DPRD Pohuwato ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi II, Nirwan Due, didampingi anggota komisi lainnya.
Dalam keterangannya, Nirwan Due menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kinerja OPD sejalan dengan target pendapatan daerah.
Nirwan Due menjelaskan bahwa tujuan utama rapat ini adalah untuk mendengarkan secara langsung laporan realisasi PAD tahun 2025 dari masing-masing OPD. Selain itu, Komisi II juga berfokus pada identifikasi kendala yang menjadi penghambat utama optimalisasi pendapatan daerah.
“Kami ingin mendapatkan informasi terkait capaiannya, bagaimana realisasi saat ini, dan apa saja kendala yang menghambat optimalnya pencapaian PAD,” ungkap Nirwan.
menambahkan, evaluasi ini bukan sekadar membahas capaian yang sudah ada, tetapi juga untuk menggali potensi PAD lain yang mungkin belum tergarap di Kabupaten Pohuwato. Hal ini penting sebagai referensi pengawasan dewan agar memiliki panduan yang jelas atas upaya yang telah dan akan dilakukan OPD.
Dari hasil evaluasi yang diungkapkan, salah satu capaian PAD yang mendapat sorotan tajam adalah sektor Dinas Pertanian. Data menunjukkan realisasi PAD dari dinas tersebut baru mencapai 36,17% dari target yang ditetapkan.
Angka ini memicu perhatian serius dari Komisi II. Anggota Komisi II, Rizal Pasuma, bahkan sempat menyoroti rendahnya realisasi ini serta ketidakhadiran Kepala Dinas Pertanian dalam rapat tersebut, meminta Komisi II untuk mengeluarkan reko
“Capaian ini harus segera mendapat perhatian serius agar dilakukan upaya perbaikan dan percepatan,” tutup Nirwan Due.
Komisi II DPRD Pohuwato berharap hasil evaluasi komprehensif ini dapat menjadi dasar bagi peningkatan kinerja OPD terkait di sisa tahun berjalan, serta mendorong peningkatan PAD secara keseluruhan demi mendukung pembangunan dan kemandirian fiskal daerah yang lebih baik.
