HistoriPos.com, Pohuwato — Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, menghadiri agenda strategis Retret Nasional Ketua DPRD se-Indonesia yang berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 15–19 April 2026. Kegiatan ini menjadi momentum krusial dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mengawal arah pembangunan nasional.
Retret berskala nasional ini diikuti sebanyak 557 Ketua DPRD dari seluruh penjuru Indonesia, yang terdiri dari 38 provinsi, 93 kota, dan 415 kabupaten. Agenda besar ini bertujuan menyatukan persepsi, meningkatkan kinerja lembaga legislatif, serta memperkuat koordinasi lintas daerah demi tercapainya target pembangunan yang terintegrasi.
Presiden Prabowo Subianto turut hadir dan memberikan arahan langsung kepada para peserta. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya menjaga persatuan di tengah perbedaan politik, serta membangun komunikasi yang efektif antara pusat dan daerah.
Selama lima hari pelaksanaan, para peserta mengikuti berbagai sesi strategis yang difasilitasi oleh Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) bersama sejumlah kementerian teknis. Materi yang dibahas mencakup penguatan peran DPRD dalam mengawal program prioritas pemerintah, termasuk sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui RPJMN dan RPJMD.
Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento menyebut bahwa retret ini memberikan pemahaman komprehensif terkait peran DPRD dalam memastikan kebijakan pusat dapat diimplementasikan secara selaras di daerah.
“Penguatan ini penting agar DPRD mampu mengawal program pemerintah pusat, termasuk agenda strategis pemerintahan Prabowo–Gibran. Sinkronisasi antara pusat dan daerah harus berjalan searah,” ujarnya.
Salah satu fokus utama dalam retret tersebut adalah sektor pertanian, dengan menghadirkan Menteri Pertanian Indonesia untuk mendorong percepatan swasembada pangan nasional. Selain itu, isu hilirisasi industri, pembangunan desa, sektor kelautan dan perikanan, hingga ketahanan nasional turut menjadi bahasan utama yang dipaparkan oleh para pemangku kebijakan.
Kehadiran sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Menteri Pertahanan Indonesia dan Badan Gizi Nasional, semakin memperkaya perspektif peserta dalam memahami arah kebijakan nasional yang perlu diakselerasi di tingkat daerah.
Sebagai bagian dari rangkaian lanjutan retret menteri dan kepala daerah sebelumnya, kegiatan di Lembah Tidar ini diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan daerah yang selaras dengan visi besar Indonesia Emas 2045.
Beni Nento menegaskan, hasil dari retret ini akan menjadi bekal penting untuk memperkuat peran DPRD sebagai jembatan yang menghubungkan kebijakan pemerintah pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah.
“Jangan sampai pemerintah pusat sudah melangkah jauh, tetapi daerah tidak mengetahui. Di sinilah peran DPRD menjadi penting untuk menjembatani dan mengawal agar semua program berjalan selaras,” tegas Beni.
