HistoriPos.com, Pohuwato — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menunjukkan komitmen serius untuk menindaklanjuti tuntutan massa aksi dari Aliansi Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda. Hal ini ditegaskan langsung oleh Ketua DPRD Pohuwato, Beni Nento, setelah menerima unjuk rasa di depan kantor DPRD setempat pada Senin (01/09/2025).
Dalam orasinya, Beni Nento memastikan bahwa lembaga DPRD Pohuwato akan segera mengirimkan rekomendasi resmi kepada Presiden RI dan Ketua DPR RI sebagai respons terhadap tiga poin utama yang disuarakan oleh demonstran.
Tuntutan pertama adalah penghentian tunjangan DPR RI. Menurut Beni, persoalan itu saat ini telah dibahas di tingkat pusat. Presiden bersama pimpinan DPR RI, MPR RI, serta ketua partai politik telah menggelar pertemuan untuk menghentikan tunjangan dan moratorium perjalanan ke luar negeri.
“Kami atas nama lembaga DPRD Pohuwato akan mengirimkan kembali surat rekomendasi kepada Pak Presiden dan Ketua DPR RI terkait dengan penolakan tunjangan DPR RI,” kata Beni.
Poin kedua adalah pencopotan Kapolri yang dinilai gagal mengarahkan aparat dalam pengamanan aksi. Beni menjelaskan, hal tersebut merupakan hak prerogatif Presiden sesuai undang-undang.
“Terkait pencopotan Kapolri, itu kewenangan Presiden. Namun kami secara kelembagaan siap memberikan rekomendasi atas tuntutan ini,” ujarnya.
Adapun poin ketiga menyangkut proses hukum tujuh oknum Brimob yang diduga menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online. Beni menyebut Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan Kapolri agar kasus tersebut diproses tuntas dan cepat.
“Terkait tujuh oknum itu, kami juga akan mengirimkan rekomendasi agar proses hukumnya berjalan transparan dan adil,” jelasnya.
Beni menutup dengan menegaskan bahwa DPRD Pohuwato akan segera membahas tuntutan itu bersama enam fraksi di DPRD.
“InsyaAllah secepatnya kami akan informasikan hasilnya kepada massa aksi, tanpa menunggu 1×24 jam,” pungkasnya. (Rh)
