OLEH:
Nama : Hardiknas Dulman
Badko : Sulut-Go
Cabang : Pohuwato
Latar Belakang Masalah
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sejak kelahirannya memosisikan diri sebagai organisasi kader yang memikul tanggung jawab historis dalam membangun kualitas manusia Indonesia dan menjaga arah kehidupan kebangsaan. Rumusan Ideologi, Politik, Organisasi, Strategi, dan Taktik (Ideopolstratak) disusun bukan sebagai dokumen administratif, melainkan sebagai panduan nilai dan arah gerak agar HMI tidak terjebak dalam arus kekuasaan yang pragmatis. Namun, dinamika demokrasi Indonesia kontemporer menghadirkan tantangan yang jauh lebih kompleks dan cair dibandingkan periode sebelumnya.
Demokrasi nasional hari ini berada dalam situasi turbulen yang ditandai oleh polarisasi politik ekstrem, menguatnya politik identitas, serta kecenderungan pelemahan institusi demokrasi. Di saat yang sama, oligarki ekonomi-politik semakin mengonsolidasikan kekuasaan melalui kontrol terhadap sumber daya, media, dan kebijakan publik. Dalam kondisi ini, peran mahasiswa—termasuk HMI sering kali tereduksi menjadi simbol moral yang lantang di ruang wacana, tetapi tumpul dalam daya tekan politik. Realitas tersebut memunculkan pertanyaan mendasar: apakah Ideopolstratak HMI masih relevan sebagai kompas perjuangan, atau justru membutuhkan pembacaan ulang dan reaktualisasi agar tetap kontekstual?
Fakta dan Data
Berbagai indikator demokrasi menunjukkan adanya kemunduran yang patut dicermati. Laporan Economist Intelligence Unit (EIU) dan Freedom House secara konsisten menempatkan Indonesia dalam kategori Flawed Democracy. Hal ini tercermin dari menurunnya kualitas kebebasan sipil, lemahnya akuntabilitas kekuasaan, serta rendahnya partisipasi publik yang bermakna.
Penyempitan ruang sipil juga semakin nyata melalui penggunaan pasal-pasal karet, seperti dalam Undang-Undang ITE, yang membuka ruang kriminalisasi terhadap aktivis, jurnalis, dan mahasiswa. Praktik ini melahirkan chilling effect yang membungkam kritik dan membiasakan masyarakat pada ketakutan. Di sisi lain, menguatnya politik dinasti dan pragmatisme elektoral menunjukkan bahwa demokrasi prosedural berjalan tanpa substansi.
Disrupsi digital turut memperumit situasi. Algoritma media sosial menciptakan filter bubble dan polarisasi wacana, sehingga proses pendidikan politik menjadi dangkal dan emosional. Dalam konteks internal HMI, persoalan juga muncul secara struktural: pragmatisme kader dalam aspek ideologi, kesan netralisasi organisasi dalam aspek politik akibat kedekatan elit organisasi dengan kekuasaan, pola perkaderan yang cenderung kaku dan tekstual dalam aspek strategi, serta menurunnya efektivitas aksi massa sebagai taktik gerakan di tengah perubahan lanskap politik.
Fokus Bahasan
Fokus utama persoalan terletak pada upaya menjaga independensi etis dan organisatoris HMI di tengah tarikan kepentingan alumni (KAHMI), partai politik, dan kekuasaan negara. Independensi bukan berarti menjauh dari politik, melainkan memastikan bahwa keterlibatan politik kader tidak mengorbankan nilai, prinsip, dan garis ideologis organisasi. Dalam konteks ini, HMI perlu mereposisi diri sebagai pressure group yang kritis, objektif, dan berbasis analisis, bukan sekadar sebagai penonton atau bahkan aksesoris legitimasi kekuasaan.
Opini Pribadi
HMI harus berani melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap pemahaman Ideopolstratak. Ideologi tidak boleh berhenti sebagai hafalan dalam forum Latihan Kader (LK), tetapi harus menjadi pisau analisis sosial untuk membaca ketimpangan, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Tanpa jangkar ideologi yang kuat, kader HMI akan mudah terseret dalam politik transaksional yang mengabaikan nilai keislaman dan keindonesiaan yang moderat, kritis, dan berkeadaban. Ideopolstratak harus dihidupkan sebagai kesadaran praksis, bukan sekadar simbol organisasi.
Call to Action
Sudah saatnya Ideopolstratak tidak lagi diperlakukan sebagai dokumen normatif yang sakral tetapi beku. Diperlukan keberanian kolektif untuk membedah kembali khitah perjuangan HMI secara jujur dan reflektif. Mari uji ketangguhan nalar independensi kita di hadapan godaan kekuasaan yang semakin pragmatis dan transaksional. Jika hari ini kita memilih diam saat demokrasi terus tergerus, maka bukan hanya demokrasi yang sedang sekarat, tetapi juga ideologi yang selama ini kita banggakan dan perjuangkan.
