HistoriPos.com, Pohuwato — Gabungan Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pohuwato menerima kunjungan silaturahmi sekaligus sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan pada Senin (10/8/2026). Pertemuan ini digelar dalam rangka memperkuat sinergi serta membahas langkah strategis menuju ketercapaian Universal Coverage Jamsostek (UCJ) di Kabupaten Pohuwato.
Pertemuan tersebut menjadi momentum krusial bagi kolaborasi antara DPRD, Pemerintah Daerah, dan BPJS Ketenagakerjaan. Upaya memperluas cakupan kepesertaan jaminan sosial dinilai mendesak mengingat masih banyak tenaga kerja di wilayah Pohuwato yang belum mendapatkan perlindungan atas risiko kerja.
Dalam audiensi tersebut, dibahas berbagai agenda strategis mencakup pemaparan perkembangan kepesertaan, capaian UCJ Pohuwato, hingga formulasi strategi perluasan perlindungan. Peran DPRD dipandang sangat vital dalam mendorong regulasi dan dukungan kebijakan perlindungan bagi seluruh lapisan pekerja.
Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato, Beni Nento, menjelaskan bahwa kegiatan audiensi ini merupakan tindak lanjut atas surat permohonan sosialisasi yang diajukan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
“Pertemuan hari ini kita menerima kunjungan dari BPJS Ketenagakerjaan Pohuwato dalam rangka sosialisasi kaitan dengan program BPJS Ketenagakerjaan,” kata Beni.
Beni menambahkan, jaminan sosial ketenagakerjaan memiliki peran krusial dalam memberikan rasa aman bagi para pekerja saat menjalankan tugasnya sehari-hari. Pihaknya menegaskan bahwa tanggung jawab memperluas kepesertaan tidak dapat ditanggung oleh satu lembaga saja, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor yang solid.
“Ini tentu menjadi bagian penting dari upaya kita bersama untuk memastikan masyarakat pekerja di Kabupaten Pohuwato mendapatkan perlindungan jaminan sosial,” jelasnya.
Berdasarkan pemaparan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan, tingkat kepesertaan atau cakupan UCJ di Kabupaten Pohuwato saat ini baru menyentuh angka 51,10 persen. Angka ini menempatkan Pohuwato di peringkat ketiga se-Provinsi Gorontalo, berada di bawah Kabupaten Bone Bolango dan Kota Gorontalo.
Capaian tersebut menunjukkan tantangan yang masih besar dalam memastikan seluruh pekerja di daerah terlindungi. Padahal, program UCJ tidak sekadar mengejar target angka kepesertaan, melainkan memastikan kepastian jaminan perlindungan finansial bagi pekerja dan keluarganya saat menghadapi kecelakaan kerja, risiko kematian, maupun risiko sosial ekonomi lainnya.
DPRD Pohuwato terus mendorong seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah dan dunia usaha, untuk berkomitmen aktif menyukseskan program kepesertaan ini.
Agenda strategis tersebut turut dihadiri langsung oleh Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Provinsi Gorontalo, Dr. Ir. Sanco Simanullang, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng., serta Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Pohuwato, Sri Muliana. (Rh)
