HistoriPos.com, Pohuwato — Kejaksaan Negeri (Kejari) Pohuwato resmi menahan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pengelolaan keuangan Desa Buntulia Selatan, Jumat (16/5/2025). Kedua tersangka tersebut berinisial SMB, selaku Kepala Desa Buntulia Selatan, dan HB, Ketua BUMDes “Citra Harapan” Buntulia Selatan.
Penahanan ini dilakukan setelah penyidik Kejari Pohuwato menemukan adanya penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Temuan tersebut bersumber dari Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 700/ITDA-PHWT/LHM-TLHP Riksus/01/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024. Dalam laporan itu, kerugian negara ditaksir mencapai Rp342.823.048.
Kepala Kejari Pohuwato, Dr. Arjuna Meghanada Wiritanaya, SH, MH, melalui Kepala Seksi Intelijen Deni Musthofa Helmi, SH, MH, menyampaikan bahwa proses penyelidikan telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir, menyusul adanya laporan masyarakat mengenai penggunaan dana desa yang tidak transparan dan diduga tidak sesuai peruntukannya.
“Setelah melakukan pemeriksaan intensif saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti lainnya, kami Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Pohuwato menetapkan saudara SMB selaku Kepala Desa Buntulia Selatan dan saudara HB selaku Ketua BUMDES Citra Harapan sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan hari ini,” ungkap Deni Musthofa Helmi.
Dugaan penyimpangan yang ditemukan dalam pengelolaan keuangan desa Buntulia Selatan meliputi:
- Pembangunan pagar lapangan olahraga tahun 2023 sebesar Rp24.515.685
- Kegiatan ketahanan pangan desa tahun 2023 sebesar Rp137.500.306
- Pengelolaan keuangan BUMDes dari APBDes tahun 2021 sebesar Rp180.807.057
Dalam proses penyidikan, tim penyidik juga berhasil mengamankan barang bukti berupa uang sebesar Rp97.500.306 yang diserahkan oleh tersangka SMB sebagai bagian dari tindak lanjut Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Primair Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana. Subsidiair, mereka juga disangkakan melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang yang sama.
Kejaksaan Negeri Pohuwato menegaskan komitmennya untuk terus menegakkan hukum secara profesional, transparan, dan akuntabel, khususnya dalam upaya pemberantasan korupsi yang merugikan keuangan negara serta mencederai kepercayaan publik terhadap pemerintahan desa. (Wahyu)
